Kementan Dorong Peran Aktif Penyuluh Pertanian dalam Pembuatan Poligon Sawah di Luar LBS

Dalam rangka memperkuat validitas data lahan sawah nasional, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) kembali menggelar acara Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras) Volume 21 edisi spesial, Selasa (08/07/2025).

Dengan mengangkat tema, “Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dalam Pembuatan Poligon Sawah di luar LBS”, acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform zoom dan disiarkan langsung di YouTube.

Acara ini juga berhasil menarik lebih dari 1.600 peserta, yang terdiri dari para penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia serta perwakilan Dinas Pertanian se-Pulau Jawa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya poligon dalam konteks pertanian, terutama dalam konteks swasembada pangan.

Poligon, dalam hal ini, merujuk pada pemetaan digital lahan menggunakan teknologi seperti citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mendelineasi batas lahan pertanian secara akurat.

Bahkan, Mentan Amran melihat poligon sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas pangan.

Mendukung pernyataan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pentingnya penerapan teknologi dalam pengembangan pertanian modern di Indonesia.

"Melalui peran aktif penyuluh pertanian, generasi muda, termasuk petani milenial, diharapkan dapat berkontribusi dalam implementasi teknologi ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ucap Kabadan Santi.

   

Sedangkan menurut Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan), Tedy Dirhamsyah mengatakan bahwa penyuluh pertanian memainkan peran penting terkait pemetaan lahan pertanian poligon.

"Penyuluh Pertanian dapat bertugas mengumpulkan data di lapangan, mengidentifikasi potensi lahan, membantu petani dalam perencanaan tanam dan memanfaatkan informasi poligon untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian", ungkap Tedy.

Menghadirkan dua narasumber utama yaitu, Ketua Kelompok Substansi Pemetaan Lahan Pertanian, T.A. Iqbal dan dan Ketua Tim Kerja Pemetaan Lahan Wilayah 2, Hana M. Nisa.

Pada kesempatan tersebut Iqbal, menjelaskan timeline updating Lahan Baku Sawah atau LBS oleh Kementerian ATR/BPN, sebagai berikut:

• Tahun 2025: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

• Tahun 2026: 17 Provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku.

• Tahun 2027: 14 Provinsi di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

• Terakhirr, Tahun 2029 dengan cakupan seluruh Indonesia, yaitu 38 provinsi.

 

Menurut Iqbal, data hasil pelatihan pembuatan poligon sawah ini akan menjadi bagian penting dalam mengisi ketidaksesuaian data spasial, terutama untuk sawah-sawah yang belum terdata dalam sistem LBS nasional.

Sedangkan Hana mengatakan bahwa kegiatan pelatihan poligon ini merupakan respons terhadap proses pemutakhiran data sawah nasional yang saat ini dilakukan secara parsial oleh Kementerian ATR/BPN.

 

"Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali kemampuan teknis dalam memetakan dan membuat poligon sawah yang belum tercakup dalam Luas Baku Sawah (LBS), dengan target implementasi dan pelaporan area Jawa paling lambat Desember 2025," ucapnya.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai tantangan teknis di lapangan seperti keterbatasan perangkat dan usulan pengembangan aplikasi, termasuk fitur pengurangan sawah untuk mengakomodasi lahan yang mengalami alih fungsi. 

Respons peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelatihan, namun sekaligus menyoroti pentingnya dukungan teknologi yang merata.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan semangat “Geospatial Insight for Better Agriculture Policy”, dimana data spasial tidak hanya menjadi alat pemetaan, tetapi juga dasar pengambilan kebijakan pertanian yang lebih presisi dan tepat sasaran.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung pemutakhiran data lahan sawah nasional, sebagai langkah penting dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan Indonesia.