Tingkatkan Swasembada Pangan, Pemerintah Tetapkan HPP Jagung

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian kembali menyelenggarakan acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 21, Jumat (1107/2025). Acara ini menjadi wadah komunikasi strategis antara Kementan dengan para penyuluh pertanian dan petani di seluruh Indonesia. 

Sebagai respon terhadap dinamika harga komoditas jagung di lapangan serta upaya memperkuat kemandirian pangan nasional, acara MSPP mengangkat tema: “Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung di Tingkat Petani dalam Meningkatkan Swasembada Pangan”.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya mendukung program swasembada jagung demi memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Jagung merupakan komoditas strategis nasional yang tidak hanya penting sebagai pangan, pakan, dan energi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani. Produktivitas jagung nasional terus menunjukkan tren positif. 

Sementara, Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti menyatakan pentingnya peran penyuluh dan petani dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi dan harga jagung.

“Penyuluh pertanian menjadi ujung tombak transformasi pertanian. Di tengah fluktuasi harga komoditas, kita butuh sinergi antara kebijakan pemerintah dan realita petani di lapangan,” ucap Kabadan Santi.

Santi menambahkan, ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga memerlukan perlindungan terhadap petani, terutama dari segi harga jual hasil panen. Ketika harga di tingkat petani tidak berpihak, maka semangat untuk menanam akan menurun. 

"Oleh karena itu, kebijakan HPP khususnya jagung bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan pada petani kecil sebagai fondasi ketahanan pangan," tegas Santi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Tedy Dirhamsyah menekankan bahwa keberhasilan kebijakan HPP tidak terlepas dari peran strategis penyuluh. Penyuluh adalah jembatan antara kebijakan dan kenyataan. Mereka yang mengawal langsung petani, memastikan informasi tersampaikan, dan mendampingi petani menyesuaikan strategi produksinya. 

"Kita ingin penyuluh dibekali pemahaman pasar dan kebijakan agar mampu memberikan solusi nyata saat harga berfluktuasi,” ujar Tedy.

Analis Pasar Hasil Pertanian Muda, Maya Puspita Sari sebagai narasumber MSPP menyampaikan bahwa urgensi perbaikan sistem penetapan (HPP) dan keuntungan yang didapatkan petani jagung. 

Analisa usahatani jagung menjadi dasar penting dalam penetapan HPP. Dengan struktur biaya produksi mencapai Rp 3.923/kg dan margin keuntungan petani sebesar 40%, maka penetapan HPP sebesar Rp 5.500/kg diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani, ujar Maya. 

Maya menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan peran Bulog dan koperasi dalam menyerap hasil petani sesuai HPP yang ditetapkan.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan partisipasi lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah yang hadir via zoom dan siaran langsung akun youtube Pusat Penyuluhan Pertanian. Berbagai persoalan disampaikan peserta, mulai dari perbedaan harga jagung antarwilayah, belum optimalnya pengawasan HPP, hingga usulan pemetaan biaya produksi ditiap sentra agar HPP tidak seragam tapi responsif.

Penyuluh dari beberapa provinsi mengungkap bahwa petani di wilayah mereka sering mengalami kerugian saat panen raya akibat harga jatuh di bawah ongkos produksi. Harapan besar disampaikan agar pemerintah lebih cepat dalam intervensi harga dan meningkatkan transparansi dalam proses penetapan HPP.

Terakhir Maya menambahkan, sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan, harga jagung di tingkat petani sangat fluktuatif dan sering kali berada di bawah ongkos produksi. Bahkan, di beberapa wilayah, harga jagung dengan kadar air tinggi (30–35%) hanya mencapai Rp4.000–Rp4.500 per kilogram. Ini tentu merugikan petani, ungkapnya. 

Dengan hadirnya Inpres yang menetapkan HPP Rp5.500/kg untuk jagung kadar air 18–20%, diharapkan menjadi instrumen perlindungan harga yang adil. Harapannya bahwa dalam menuju swasembada, jagung sebagai komoditas utama harus dijaga nilai ekonominya. 

Pemerintah, penyuluh, dan petani perlu berjalan bersama dengan semangat kolaborasi. Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan harus berakar dari lapangan dan menyentuh kesejahteraan petani, tutup Maya.