Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) kembali menggelar acara rutin Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 23, Jum’at (25/07/2025). Tema yang diusung untuk MSPP kali adalah "Peran Strategi PIHC dalam Menyalurkan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan."
Acara ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom dan live Youtube, menghadirkan narasumber Frans A. Ginting, VP Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Peserta berasal dari berbagai kalangan, termasuk penyuluh pertanian, petani, dan insan pertanian se Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dicapai tanpa jaminan ketersediaan pupuk bagi petani. Distribusi pupuk bersubsidi harus berjalan lancar dan tidak boleh dipersulit. Pemerintah berkomitmen memastikan petani mendapatkan akses yang cepat, mudah, dan tepat sasaran.
"Jika ada pihak yang bermain-main dengan pupuk, maka kami tidak akan segan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin,” tegas Mentan Amran.
Sementara itu, Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya kolaborasi antara penyuluh, PIHC, dan pemerintah daerah dalam mendukung sistem baru distribusi pupuk.
Selain itu, penyuluh adalah garda terdepan dalam edukasi penggunaan pupuk dan pengawalan kebijakan. "Sehingga, transformasi digital penebusan pupuk wajib mereka kuasai,” ujar Santi.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Tedy Dirhamsyah turut menyoroti peran penyuluh dalam menyosialisasikan sistem penebusan pupuk subsidi berbasis aplikasi iPubers. Infrastruktur telah disiapkan, namun keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif penyuluh di lapangan.
Narasumber utama, Frans A. Ginting menegaskan bahwa PIHC memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi sesuai regulasi terbaru.
“Pupuk Indonesia berkomitmen penuh menjalankan amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yaitu memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan hingga ke titik serah terakhir, langsung ke tangan petani,” ungkapnya.
Ginting menambahkan jika PIHC telah melaksanakan pilot project sistem distribusi baru di lima kabupaten dengan hasil yang signifikan. Kami mencatat hingga 90% efektivitas penyaluran harian di Madiun dan Lampung Tengah. Dengan sistem ini, data petani dan pupuk bisa diawasi secara realtime melalui integrasi aplikasi.
Keberhasilan penyaluran pupuk juga sangat bergantung pada sinergi kelembagaan, termasuk kesiapan Gapoktan sebagai titik serah dan pendampingan dari penyuluh dan Kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan seperti Gapoktan sebagai titik serah menjadi kunci.
"Kita optimis, kolaborasi PIHC, Kementan, dan penyuluh pertanian akan mempercepat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional," ucap Ginting.
Terakhir, Ginting menyampaikan harapan agar petani lebih cermat dalam pengisian RDKK, serta aktif melaporkan jika ada penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan.
Kami berharap petani dapat mengisi RDKK secara serius dan detail, karena itu adalah dasar penebusan pupuk subsidi. Jika di lapangan ditemukan praktik curang atau harga jual pupuk di atas HET, silakan segera laporkan ke layanan resmi kami.
"Pupuk Indonesia menyediakan saluran pengaduan bebas pulsa di 0800 100 8001 dan WhatsApp di 0811 9918 001 dan kami siap menindaklanjutinya".
Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Melalui Desiminasi Teknologi Informasi
REDAKSI
Tentang KamiKontak