Gerbang Daerah
> >

Tarik Penyuluh Pertanian Ke Pusat Untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian

Kamis, 23 Jan 2025
Sumber Gambar :

Tarik Penyuluh Pertanian ke Pusat

Untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian

Oleh :

Andreas Gama Lusi

Sunardin

Sultan Demmu

Agusman Haryanto

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui persoalan yang sedang dihadapi penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pegawai daerah kabupaten/kota yang bertugas di wilayah binaan desa terpencil, terluar, terdepan, dengan kondisi memprihatinkan dari bergagai aspek, sehingga menuntut pemerintah pusat supaya menarik PPL ke kementerian pertanian dan/atau dengan Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,    PPL dapat diserahkan ke pusat oleh Pemda. Metodologi penulisan artikel ini dengan pendekatan eksplanatory, yaitu menguji suatu teori atau hipotesis, yang oleh Suswadi, & Irawan, N. C. (2023), Digital Transformation of Agricultural Extension in Indonesia: A Comprehensive Analysis. Agris On-Line Papers in Economics and Informatics,  metode eksplanasi bertujuan menguji teori atau hipotesis, memperoleh informasi tentang ketenagaan penyuluh dan kegiatan penyuluhan yang belum diketahui, mendapatkan pemahaman yang luas tentang topik-topik tersebut yang berkaitan dengan urusan pangan dan diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru tentang fenomena sosial serta peraturan perundang-undangan. Hasil riset mengungkapkan bahwa dengan keterbatasan dari berbagai aspek, sebagian besar PPL bersikap agar pemerintah pusat segera menarik dan pemerintah daerah segera menyerahkan PPL ke pusat untuk satu komando. Dengan demikian persoalan penyuluhan dari hulu hingga hilir dapat diatasi, swasembada pangan terwujud dan martabat profesi penyuluh pertanian semakin dihargai.

Kata Kunci; Penyuluh Pertanian; Kinerja Penyuluhan; Penguatan Profesi; Motivasi Kerja; Kesejahteraan Sosial.

 

 

Attract Agricultural Extension Workers to the Center

To Improve the Performance of Agricultural Extension

By:

Andreas Gama Lusi

Sunardin

Sultan Demmu 

Agusman Haryanto

The Authors are Members and Declarators of the Indonesian Agricultural Extension Association

Abstract

This article was written to find out the problems that are being faced by field agricultural extension workers (PPL) as district/city regional employees who serve in remote, outermost, frontier village-assisted areas, with worrying conditions from various aspects, to demand the central government to withdraw PPL to the Ministry of Agriculture and/or with the Law of the Republic of Indonesia, Number 23 of 2014 concerning Regional Government,     PPL can be submitted to the center by the local government. The methodology of writing this article is explanatory, namely testing a theory or hypothesis, which by Suswadi, & Irawan, N. C. (2023), Digital Transformation of Agricultural Extension in Indonesia: A Comprehensive Analysis. Agris On-Line Papers in Economics and Informatics,  the explanatory method aims to test theories or hypotheses, obtain information about the manpower of extension workers and extension activities that are not yet known, gain a broad understanding of these topics related to food affairs and are expected to produce new insights into social phenomena and laws and regulations. The research results revealed that with the limitations of various aspects, most PPL took the attitude that the central government immediately withdrew and the local government immediately handed over the PPL to the central government for one command. Thus, the extension problem from upstream to downstream can be overcome, food self-sufficiency is realized and the dignity of the agricultural extension profession is increasingly appreciated.

Keywords; Agricultural Extension Officer; Extension Performance; Strengthening the profession; Work Motivation; Social Welfare.

 

 

Baca Selengkapnya 

dapatkan file PDF  lengkap,

dengan Klik Lampiran/Download

Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook