MSPP PAPARKAN KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2025

[JAKARTA] Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut, bahwa upaya swasembada pangan yang terus diperjuangkan Pemerintah Indonesia bisa kandas. Jika tak memperhatikan dua hal

yakni peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani, serta pembangunan irigasi. Jika kedua hal itu tidak maksimal, maka swasembada pangan akan bermasalah.

Saat ini, kata dia, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengindentifikasi normalisasi dan pembangunan irigasi pada lahan 2 juta hektare (ha). Untuk penyerapan harga gabah saat panen raya, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog.

"Saya titip, serapan, serapan, serapan, (penyerapan) gabah, (kalau) ini bermasalah, swasembada bermasalah. Kedua, poin penting irigasi, tersier, sekunder dan premier," kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti mengatakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan, salah satu fokus Kementan adalah mewujudkan akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas pangan agar mampu swasembada. 

“Kementan terus memprioritaskan berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri,” kata Santi.

Pada agenda Mentan Sapa Petani Penyuluh (MSPP) volume 02 yang dilaksanakan jumat (10/01/2025), menghadirkan narasumber Siti Haryati yang mengatakan kegiatan strategis tanaman pangan untuk tahun 2025 yaitu Pengembangan Padi (Kawasan Oplah 2024, Oplah 2025, Cetak Sawah, PAT, Padi Gogo, Potensi Tanam PU, dan lainnya), Pengembangan Jagung dan Pangan Lokal (Ubi Jalar),Alsintan Pascapanen (Combine Harvester dan Power Threser), Sertifikasi dan Uji Mutu Benih, serta Pengembangan Sistem Perbenihan,Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan.

“Tahun 2025 Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi padi (beras), hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi”. ujarnya.

Selanjutnya Siti Haryati mengatakan kebijakan ini mengakibatkan beberapa kegiatan yang termasuk dalam Prioritas Nasional tidak lagi memperoleh dukungan anggaran APBN atau terjadi pengurangan.

“Selanjutnya dalam rangka mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025 serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Peningkatan gizi keluarga dan pendapatan rumah tangga melalui Gerakan Pangan Merah Putih”. imbuhnya. -hevymay-